Inspektorat DKI bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) upaya pencegahan korupsi di BUMD dan Bimbingan Teknis (Bimtek) keluarga berintegritas ASN Pemprov DKI Jakarta, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

"guna membentuk ASN Pemprov DKI Jakarta yang jujur, disiplin dan profesional,"

Kegiatan ini mengangkat tema, ‘Gerakan Membangun Budaya Berintegritas menuju Jakarta Kota Global’ dan dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama.

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menyambut baik pelaksanaan FGD yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bersama dengan KPK RI. Kegiatan ini merupakan bentuk upaya dalam membangun budaya berintegritas, baik di lingkungan kerja Pemprov DKI maupun di lingkup keluarga ASN.

"Gerakan Membangun Budaya Berintegritas menuju Jakarta Kota Global menekankan pentingnya peran BUMD, ASN dan keluarga dalam menerapkan budaya integritas untuk mendukung transformasi kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” ujar Teguh Setyabudi.

Ia mengungkapkan, BUMD hendaknya menjadi teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) mencakup transparansi, kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran. Ini bertujuan mengoptimalkan kinerja serta lembaga kredibel, transparan, dan berintegritas serta menerapkan nilai-nilai integritas ASN Pemprov DKI di lingkungan keluarga.

“Melalui Bimtek Keluarga Berintegritas bagi ASN diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai integritas di lingkungan keluarga selaku support sistem guna membentuk ASN Pemprov DKI Jakarta yang jujur, disiplin dan profesional," ungkapnya.

Ia juga berharap ASN dan jajaran BUMD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta semakin termotivasi dalam mengupayakan tata kelola pemerintahan serta perusahaan yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan KPK RI terus melakukan penguatan atas upaya pencegahan korupsi di Jakarta.

Beberapa hal upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan  saat ini sudah membuahkan hasil sangat signifikan di antaranya  nilai atau indeks pencegahan korupsi terintegrasi DKI Jakarta meraih skor tertinggi dari KPK RI.

"Hasil penilaian integritas juga menunjukkan skor cukup bagus yatu 76, jika dibandingkan dengan rata skor nasional 71. Termasuk indeks efektifitas pengendalian/pencegaan korupsi dari BPKP juga menunjukkan Jakarta nilainya tertinggi secara nasional," jelasnya.

Namun, lanjut Syaefulloh, Pemprov DKI Jakarta belum cukup berpuas diri dengan penilaian serta akan terus berupaya membangun kesadaran khususnya bagi ASN dan BUMD agar memiliki perilaku yang berintegritas antikorupsi.

Untuk itu, Inspektorat DKI menyelenggarakan dua agenda yakni FGD yang membahas tata kelola BUMD termasuk upaya pencegahan korupsi. Direksi akan diundang ke kantor KPK untuk berdiskusi untuk menyusun rencana aksi dalam rangka peningkatan nilai dari perusahaan.

Kedua, pencegahan korupsi dimulai sejak dini dengan mengundang sekitar 600 pejabat eselon III dan IV beserta pasangan mengikuti pelatihan guna membangun nilai-nilai integritas dimulai dari keluarga selama enam hari ke depan.

"Kami berharap pejabat yang mengikuti Bimtek ini mengetahui bagaimana membangun integritas, mencegah gratifikasi, termasuk menyampaikan nilai-nilai integritas kepada istri atau suami dan anak-anak di rumah, dibawa ke kantor dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi gerakan yang menyebar, tidak hanya di pemda tapi masyarakat sehingga tumbuh budaya berintegritas di Jakarta," tambahnya.